Pesawaran (KASTV)- Meski terdapat upaya dari sejumlah pihak untuk mengurangi intensitas aksi tersebut, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran (AMPP) tetap berkomitmen untuk menyuarakan tuntutan mereka di jalanan. Pada hari Senin, 17 Maret 2025, mereka menggelar unjuk rasa dengan penuh semangat dan determinasi di Gedung KPU Pesawaran.
Momen ini menandai sebuah titik penting dalam perjuangan masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam proses politik yang dinilai cacat.
Massa, yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, membawa serta baliho-baliho besar bertuliskan "KPU Harus Tegakkan Amar Putusan MK dengan Benar!" di tengah cuaca yang cerah namun penuh ketegangan.
Selain itu, mereka juga mempersembahkan sebuah boneka jerami bergambar Supriyanto, bakal calon bupati yang dianggap sebagai biang kerok dalam kisruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Dalam pandangan mereka, Supriyanto bukan hanya sekadar calon, tetapi simbol dari praktik politik yang tidak transparan, beliau dianggap sebagai boneka politik yang dikendalikan oleh lawannya, Nanda-Antonius, yang memiliki agenda tersendiri terhadap masyarakat Pesawaran.
Ketegangan semakin meningkat ketika massa mencoba merangsek masuk ke Gedung KPU. Situasi tersebut menyebabkan bentrokan kecil tak terhindarkan, dengan aksi saling dorong antara demonstran yang penuh semangat dan pihak kepolisian yang berusaha menjaga ketertiban.
Meskipun demikian, semangat juang massa tak bisa dipadamkan, dan hingga akhirnya gerbang Gedung KPU roboh. Setelah proses negosiasi yang cukup tegang, perwakilan dari demonstran akhirnya diizinkan untuk masuk dan mengadakan dialog dengan komisioner KPU, sebuah langkah yang diharapkan bisa membuka jalan bagi resolusi yang lebih damai.
KPU Diminta Batalkan Tahapan PSU Dalam orasinya, Saprudin Tanjung, salah satu koordinator aksi yang dikenal karena keberaniannya, menegaskan bahwa tindakan KPU telah menyimpang jauh dari amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pelaksanaan tahapan PSU yang seharusnya berlangsung adil dan transparan.
Beliau menyampaikan, "Kita datang ke sini agar KPU benar-benar menjalankan putusan MK dengan benar. Kami sudah mengingatkan mereka untuk memperhatikan hak masyarakat, tetapi yang kita lihat justru KPU tampak melenceng dari keputusan tersebut!" tegas Tanjung dengan nada yang penuh semangat di depan Gedung KPU, mengundang sorakan dukungan dari ribuan massa yang hadir.
AMPP menuntut dengan tegas pembatalan tahapan PSU yang telah berjalan dan meminta KPU untuk memberikan waktu yang cukup, yakni tiga hari, kepada tiga parpol: Partai P3, Golkar, dan Demokrat, untuk merumuskan kembali bakal calon yang akan mereka usung.
Tanjung menambahkan, "Yang membuat masyarakat marah adalah kenyataan bahwa KPU hanya menerima satu calon, sementara yang lain ditolak tanpa penjelasan yang jelas, membuat kami meragukan integritas dan transparansi mereka." Ungkapan kekecewaan mendalam krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Setelah melakukan pertemuan dengan komisioner KPU, AMPP mengklaim bahwa sebagian dari tuntutan mereka telah disetujui, meskipun keputusan akhir masih harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI.
"Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan diakui KPU Pesawaran. Namun, kita sadar bahwa keputusan ini masih bersifat sementara dan mereka perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan tingkat provinsi dan pusat untuk memastikan semua langkah diambil demi kepentingan rakyat," ujar Tanjung optimis tapi tetap waspada.
Namun, jika hasil koordinasi tetap tidak memihak pada tuntutan yang benar dan adil dari AMPP, Tanjung tidak segan-segan untuk mengancam akan menggelar aksi lanjutan.
"Kami tidak akan mundur. Jika perlu, kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar untuk memastikan suara masyarakat didengar dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh!" tegasnya, menunjukkan semangat yang tidak bernyala padam meski tantangan di depan semakin besar. (Azir)