Opini : Ancaman PHK dan Jalan Keluarnya

Opini oleh Saiful Huda Ems- Lawyer / Pengamat Politik.

 

Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Donald Trump telah menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Bahkan, beberapa negara dikenai tarif lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, yang saat ini dikenakan tarif sebesar 32% dari tarif dasar 10% yang diterapkan Amerika Serikat secara umum.

 

Sejumlah sektor industri di Indonesia terdampak cukup serius oleh kebijakan ini, seperti industri tekstil, garmen (termasuk sepatu), elektronik, pertambangan, smelter, mebel, serta sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Para pekerja di sektor-sektor tersebut kini menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan ada yang sudah mengalami PHK massal.

 

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus pimpinan KSPI, telah menyampaikan analisis yang mendalam serta memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus penanganan PHK serta mendorong dilakukannya renegosiasi neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

 

Ia juga menekankan pentingnya melindungi industri dalam negeri agar tidak menjadi sasaran pengalihan pasar dari Amerika. Indonesia yang memiliki daya beli besar dengan harga jual murah, berisiko menjadi tempat pelarian produk asing. Karena itu, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No. 8 Tahun 2023 yang dianggap mempermudah impor dari Tiongkok. Jika tidak, berdasarkan hasil riset Litbang KSPI dan Partai Buruh, gelombang kedua PHK dalam tiga bulan ke depan diperkirakan bisa mencapai 50.000 orang.

 

Meski PHK sulit untuk dihindari sepenuhnya, jumlahnya bisa ditekan. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pengupahan. Said Iqbal mencontohkan, ada pekerja yang memilih pindah dari Brebes ke Cirebon karena perbedaan upah Rp500 ribu, padahal jaraknya hanya sekitar 15 menit.

 

Said juga mengkritisi data PHK yang dirilis pemerintah, yang menurutnya seringkali tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Data tersebut umumnya berasal dari laporan Disnaker daerah yang diperoleh dari perusahaan, yang terkadang sengaja menutupi fakta untuk menghindari kewajiban memberikan pesangon. Sebaliknya, data dari KSPI cenderung lebih akurat karena bersumber dari serikat-serikat pekerja yang aktif di perusahaan-perusahaan.

 

Lebih jauh, ia menilai sejumlah menteri takut melaporkan data PHK secara terbuka karena khawatir dimarahi presiden. Berbeda dengan Partai Buruh dan KSPI yang tidak memiliki kepentingan politik, namun murni ingin memperjuangkan nasib jutaan buruh di Indonesia.

 

Kondisi ekonomi dan sosial yang tengah memburuk ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Jika diabaikan, potensi krisis yang lebih besar bisa terjadi. Demonstrasi tidak hanya akan digerakkan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh buruh dan masyarakat umum di seluruh Indonesia.

 

Pemerintah Prabowo yang didominasi oleh pejabat-pejabat warisan Jokowi, bisa saja kewalahan menghadapi gejolak akibat meningkatnya pengangguran, kerusuhan sosial, dan krisis ekonomi. Investor pun bisa kehilangan kepercayaan, lalu membawa lari investasinya ke luar negeri, memicu gelombang capital flight.

 

Menurut penulis, kondisi ini tidak lepas dari warisan pemerintahan Jokowi yang telah meninggalkan ekonomi yang rapuh dan utang luar negeri yang menggunung. Ia menyerukan agar rakyat sadar atas dampak kebijakan-kebijakan Jokowi yang dinilai lebih berpihak kepada oligarki dan kini diwariskan kepada Prabowo dan putranya, Gibran.

 

Penulis bahkan mengusulkan agar Jokowi diadili, karena langkah tersebut diyakini dapat memulihkan kepercayaan investor, mengingat Indonesia memiliki keunggulan berupa biaya upah rendah dan pasar domestik yang besar.

 

Ia juga menyindir gaya hidup para pejabat Indonesia yang boros dan jauh dari kesederhanaan, mulai dari memiliki banyak kendaraan, istri, hingga simpanan, sementara transportasi publik masih jauh dari layak. Ia menyinggung kasus korupsi yang belum jelas penyelesaiannya dan menyerukan agar bangsa ini mulai berani membuka mata dan berkata jujur terhadap kondisi yang ada. Sapere aude! (Berani untuk berpikir).